Dasar Hukum PPID

Dasar Hukum PPID

  1. PERATURAN YANG MENDASARI PEMBENTUKAN PPID:
  2. UNDANG-UNDANG RI NO. 14 /2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  3. PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 61 /2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 14 /2008
  4. PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 / 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  5. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 10 / 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 3 /2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

 

  1. PERATURAN YANG MENDASARI PEMBENTUKAN PPID KOTA BONTANG:
  2. SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR :  253 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
  3. PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR: 53 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG